Kades Batanghari Ogan Diduga Korupsi Dana Desa, Masyarakat Minta Aparat Bertindak

Pesawaran | Lensajurnalis.com– Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng , mencuat ke permukaan. Masyarakat setempat menuding adanya indikasi mark-up anggaran dan pekerjaan Fiktip dalam pengadaan dan pembangunan desa yang dinilai tidak transparan.

Menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, penggunaan Dana Desa tahun 2023-2024 diduga tidak dikelola dengan baik dan terbuka. “Kepala desa tidak pernah memberi penjelasan rinci tentang realisasi anggaran ini kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan,” ujar sumber tersebut.

Total pencairan Dana Desa Batanghari Ogan pada tahun 2024 tercatat sekitar _+Rp. 1.155.863.000 miliar. Diduga Beberapa bidang pekerjaan yang dianggap bermasalah meliputi,

Rabat Beton Perkebunan 250 M2(Keterangan),Anggaran 118.584.000

Underlagh Jalan Pertanian 300 M2 (Ket. pangan),Anggaran  81.320.000

Honor Guru Ngaji,Anggaran 10.400.000

Rehabilitas Kantor Desa,Anggaran 114.905.000

Insentif Linmas Desa,Anggaran 14.400.000

Pagar Makam Desa,Anggaran 35.250.000

Paving Blok Makam Desa (28 x 7m),Anggaran 27.206.200

Paving Blok Makam Desa (75 x 1,5m),Anggaran 16.701.500

BLT DD Desa Anggaran 67.200.000

Sebelumnya pada tahun 2023 Desa Batang Hari Ogan mendapatkan anggaran -+ 1.031.183.000

terdapat bidang pekerjaan yang diduga telah terjadi penyimpangan dana,mark'up,fiktip di antaranya,

Pembangunan Gedung Paud Desa,Anggaran  218.742.595

Pembangunan Balai Tani di Dusun III,Anggaran 58.659.975

Pemeliharan Jalan Usaha Tani Siram Sabes,Anggaran 20.000.000

Pembinaan Karang Taruna,Anggaran 15.000.000

Langganan Internet,Anggaran 18.000.000

Honor Pengelolahan Keuangan Desa,Anggaran 30.000.000

blt dana desa,Anggaran 190.800.000

“Kami hanya ingin kejelasan. Kenapa dana sebesar itu dikelola tanpa transparansi? Jika memang benar ada mark-up atau penyimpangan, kami berharap pihak berwenang segera bertindak,” tegas salah seorang warga.

Kritik ini juga diperkuat dengan harapan agar pengawasan terhadap alokasi Dana Desa lebih ditingkatkan. Masyarakat merasa hak mereka sebagai penerima manfaat tidak terpenuhi akibat dugaan penyimpangan tersebut. Keberadaan dana yang sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru berpotensi disalahgunakan.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Kades Batang Hari Ogan belum dapat ditemui untuk memberikan klarifikasi. Tim investigasi dari media pun mengaku kesulitan menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan keterangan resmi.

Masyarakat Desa Batang Hari Ogan berharap agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 

“Kami tidak mau terus-menerus dirugikan. Jika memang terbukti ada korupsi, kami mendesak agar hukum ditegakkan seadil-adilnya,” pungkas seorang warga dengan penuh harap. (ED)