KALIANDA, Lensajurnalis.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sekaligus Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rimau, Kantor Bappeda Lampung Selatan, Kamis (20/3/2025).
Dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, Pemkab Lampung Selatan mengusung visi "Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045" melalui tujuh misi yang dikenal dengan Pitu Vista.
Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Sahurian, mengungkapkan bahwa terdapat 1.537 usulan terverifikasi untuk RKPD tahun 2026, yang merupakan hasil dari Musrenbang di tingkat Desa hingga Kecamatan.
Selain itu, ada 441 pokok pikiran DPRD yang terdiri dari 260 usulan infrastruktur, 146 usulan ekonomi, dan 35 usulan sosial pemerintah.
"Dalam Musrenbang Kabupaten Lampung Selatan ini, kita akan bersama-sama menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah," ujar Aryan Sahurian.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa program dan usulan pembangunan harus memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, namun tetap memperhatikan prioritas dan kapasitas keuangan daerah.
"Saya sudah menginstruksikan kepada semua OPD untuk menerapkan dua prinsip dalam periode saya. Yang pertama, impact full, artinya dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, yaitu sustainable atau berkelanjutan," jelas Bupati Egi.
Egi menambahkan bahwa program pembangunan di Lampung Selatan harus selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan, hilirisasi, dan ketahanan energi.
"Karena kami sudah berkomitmen, program-program kita harus sejalan dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Itu adalah komitmen kami selama 5 tahun ke depan," tegas Bupati Egi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, berharap agar program pembangunan Pemkab Lampung Selatan dapat sejalan dengan program pemerintah provinsi, yaitu mendorong perekonomian yang inklusif, mandiri, SDM unggul dan produktif, serta masyarakat yang beradab.
Namun demikian, lanjut Elvira, program pembangunan tersebut juga harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.
"RKPD yang akan disusun ini harus dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rencana pembangunan tahunan ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan," ujar Elvira Umihanni mewakili Gubernur Lampung.
(Ang/kmf)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar