Foto : Perwakilan kontraktor saat beraudiensi dan menyamping keluh kesah dihadapan ketua dan pimpinan DPRD Ketapang. (Lensajunalis.com/DH)
Ketapang, Lensajunalis.com, – Ruang rapat DPRD Kabupaten Ketapang hari ini dipenuhi ketegangan. Sejumlah kontraktor yang sebelumnya menggeruduk kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akhirnya diterima audiensinya oleh pimpinan DPRD pada Senin (17/3/2024). Mereka datang dengan satu tuntutan utama, yakni kepastian pembayaran proyek tahun 2024 yang hingga kini masih tertunda.
Para kontraktor ini bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi juga mencurahkan kelelahan mental serta tekanan finansial yang mereka alami. Ada yang dikejar tenggat waktu pembayaran ke toko bahan bangunan, ada pula yang menghadapi tuntutan dari pekerja yang belum menerima upah. Bahkan, beberapa di antaranya sudah terjebak dalam lilitan utang pihak ketiga akibat keterlambatan pencairan dana proyek.
Salah satu perwakilan kontraktor, dengan nada emosional, mengungkapkan keresahannya.
“Kami ini sudah ke mana-mana, Pak. Sudah bertemu dinas, BPKAD, bahkan pihak bank. Tapi jawabannya selalu mengambang! Kami ini bukan mau ribut, kami hanya menuntut hak kami dibayarkan. SP2D sudah terbit, tapi kenapa sampai sekarang belum ada realisasi?”
Keluhan serupa juga disampaikan oleh kontraktor lain.
“Kami ini dikejar-kejar tukang, dikejar toko, sementara pemerintah malah seperti tidak peduli! dari Januari dijanjikan Februari, lalu Februari bilang Maret. Sekarang sudah pertengahan Maret, tapi tetap saja tidak ada kepastian!” ujar salah satu kontraktor.
Suasana semakin memanas ketika perwakilan konsultan turut bersuara.
“Jangan lupa, kami dari pihak konsultan juga terkena dampaknya! Di bidang Perkim LH saja, ada 11 konsultan yang belum menerima pembayaran. Semua berkas sudah lengkap, proses pencairan sudah selesai hingga tahap BPKAD, tapi uangnya mana? Jangan sampai kami ini hanya diberi harapan palsu!” ungkap perwakilan konsultan.
DPRD Beri Respons Tegas
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menegaskan bahwa pihaknya memahami keresahan para kontraktor dan konsultan.
“Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi secepat mungkin. Kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat, BPKAD, bahkan KPK untuk memastikan pembayaran ini segera dilakukan.”
Menurutnya, ada dua mekanisme yang dapat ditempuh agar pembayaran proyek segera terealisasi yakni yang pertama, penyempurnaan APBD, yang kedua pergeseran anggaran melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati Ketapang sebagai kepala daerah.
“Kami sudah berkonsultasi dengan BPK Pontianak dan Kemendagri. Solusi terbaik adalah segera menerbitkan Perkada untuk pergeseran anggaran. Tapi, ini membutuhkan persetujuan dari Bupati,” jelasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD, Syaidianur, memastikan bahwa pihaknya akan bertemu langsung dengan Bupati Ketapang dalam waktu dekat untuk membahas penyelesaian masalah ini.
“Kami sudah mendengar semuanya. Langkah selanjutnya adalah bertemu langsung dengan Bupati agar ada kepastian yang jelas. Kami berharap dalam beberapa hari ke depan ada keputusan konkret.” ujar Syaidinur.
Target Pembayaran Sebelum Lebaran
Di akhir audiensi, DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal pembayaran proyek agar dapat direalisasikan sebelum Lebaran 2025. Namun, keputusan final tetap menunggu hasil pertemuan dengan Bupati Ketapang dalam beberapa hari mendatang.
Para kontraktor diminta untuk tetap bersabar dan tidak melakukan tindakan di luar batas hukum. DPRD berjanji akan terus berupaya agar hak mereka segera terpenuhi. (DH)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar