Klarifikasi SPBU dan Warga Singkup: Pembelian BBM Subsidi Sesuai Aturan, Tidak Ada Penyelewengan

Foto : SPBU di jalan poros SP 6 kecamatan Singkup yang beberapa hari terakhir mendapatkan sorotan. (Lensajurnalis.com/HN)

Ketapang, Lensajurnalis.com– Sebuah video yang menampilkan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan drum dalam jumlah besar, baru-baru ini viral di media sosial dan mengundang berbagai spekulasi di tengah masyarakat Kecamatan Singkup. Video tersebut memunculkan dugaan adanya penyelewengan dalam distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pihak pengelola SPBU yang berlokasi di Jalan Poros SP 6 Kecamatan Singkup memberikan klarifikasi. DN, selaku pengelola SPBU, menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat.

“Pembeli yang terlihat dalam video tersebut telah mengantongi surat rekomendasi resmi dari instansi terkait. BBM yang dibeli menggunakan drum diperuntukkan bagi masyarakat desa di wilayah Kecamatan Singkup, bukan untuk kepentingan pribadi atau komersial,” jelas Dani.

Ia juga menambahkan bahwa pendistribusian BBM dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap BBM, terutama di luar jam operasional SPBU.

Sebagaimana diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan jeriken dan lainnya hanya dapat dilakukan dengan surat rekomendasi dari pemerintah daerah. Surat tersebut harus dilengkapi dengan QR code dan tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain. Aturan ini tercantum dalam Pasal 15 dan 16 peraturan BPH Migas.

Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari warga. Heri, warga Desa Sukamulia, menyatakan bahwa mekanisme tersebut sangat membantu masyarakat.

“SPBU tidak buka 24 jam. Dengan ketersediaan BBM di desa kami dari distribusi ini, kami bisa mendapatkan BBM kapan saja, terutama saat kami harus beraktivitas di pagi atau malam hari,” ujar Heri.

Senada dengan Heri, Ngatini, warga Desa Sukaraja, juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat desa yang jauh dari lokasi SPBU.

“Kalau malam hari, sangat sulit menjangkau SPBU. Jadi keberadaan BBM yang didistribusikan di desa sangat membantu. Kami juga paham kalau harga di sampai di desa sedikit lebih mahal, karena mereka juga butuh biaya angkut,” katanya.

Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, karena jika distribusi terganggu, masyarakat sendirilah yang akan kesulitan mendapatkan BBM.

Pihak SPBU berharap masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. (HN)