Ketapang, Lensajurnalis.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) I untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun Anggaran 2024, pada Rabu (9/4/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus I, Nasdiansyah, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, yang juga bertindak sebagai koordinator Pansus, serta para anggota Pansus lainnya.
Dalam sambutannya, Nasdiansyah menekankan pentingnya pembahasan LKPJ sebagai ajang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2024. Ia mendorong seluruh anggota Pansus untuk memberikan kontribusi berupa masukan dan analisis yang tajam.
“Saya harap forum ini dapat menjadi ruang yang produktif untuk memberikan arahan, masukan, dan pendalaman terhadap sektor-sektor strategis yang tercantum dalam dokumen LKPJ. Tujuannya agar hasil akhir pembahasan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Nasdiansyah menambahkan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen DPRD dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan yang konstruktif, DPRD Ketapang berkomitmen memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah berlandaskan aspirasi publik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, turut menyampaikan pandangan kritis terhadap pola hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia menyoroti masih lemahnya tindak lanjut pihak eksekutif terhadap berbagai rekomendasi yang telah disampaikan DPRD.
“Perlu saya tekankan, berbagai kritik dan masukan dari DPRD sering kali tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh pihak eksekutif. Padahal, kami tidak anti-pemerintah, justru sikap kritis kami adalah bentuk tanggung jawab dalam membangun sinergi demi kemajuan daerah,” tegas Sholeh.
Ia berharap Pansus dapat memperkuat fungsi pengawasan agar setiap rekomendasi DPRD benar-benar dikawal hingga diimplementasikan oleh pemerintah daerah. (HN)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar